Rasialisme Anti-Cina, apa benar ada ? Rasialisme anti-Cina terbesar dan pertama kali terjadi pada 1740 jelas hasil permainan penguasa Kompeni alias VOC. Sumber-sumber otentik yang diper-gunakan Jan Risconi dalam disertasinya Sja'ir Kompeni Welanda Berperang Dengan Tjina (1935) cukup jelas. Sayang disertasi yang membahas syair berbahasa Melayu aksara Arab ini ditulis dalam bahasa Belanda sehingga untuk masa sekarang ini agak sulit menjadi sumber rujukan. Kasus 1740 adalah rasialisme anti-Cina yang dilakukan pihak Kompeni, dari pihak kekuasaan orang Barat/Belanda. Rasialisme anti-Cina sepanjang tercatat oleh sejarah terjadi percama kali di Solo, pusat produksi dan perdagangan batik. Padahal ko-eksistensi damai antara "Pribumi" dan Cina berjalan mulus sepanjang sejarah. Pada masa itu kekuasaan kolonial sedang mengembangkan politik etikanya yang dapat menerima terjadinya kebangkitan pada "Pribumi". Dengan syarat memang: asal tidak bersifat politik. Jadi tidak berbeda dengan politik masa mengambang zaman Orde Baru. Seperti halnya peristiwa pada 1740, juga di sini tangan penguasa bermain di belakang layar. Ada kemenangan pada gerakan boikot oleh para pedagang Cina terhadap perusahaan-perusahaan raksasa Barat di Surabaya. Pada pihak Pribumi ada kebangkitan dalam bentuk lahirnya Sarekat Islam yang dalam waktu sangat pendek telah menjadi gerakan massa yang berarti. Unsur -unsur ini pernah ditulis dalam karya Sang Pemula, Hasta Mitra, Jakarta 1985. Dari sedikit sumber dan juga langka disebutnya tentang adanya kegelisahan pada penduduk penetap bangsa Barat dan keturunannya terhadap kebangkitan massa Pribumi yang agamanya lain daripada yang mereka anut. Walau penduduk penetap bangsa Barat ini merupakan minoritas sangat kecil namun didukung penguasa kolonial. Dan terjadilah kerusuhan rasial itu. Kerusuhan rasial anti-Cina juga terjadi 4 tahun kemudian di Kudus, 1916. Meskipun kejadiannya jauh lebih besar, meliputi seluruh kota industri rokok ini, disertai pembunuhan di berbagai tempat, namun sebagai peristiwa sebenarnya hanya merupakan episode kedua dari yang sebelumnya. Beruntunglah bahwa seorang bernama Tan Boen Kim telah membukukan peristiwa itu dengan judul Peroesoehan di Koedoes, 1918. Menurut ahli antropologi Usman Pelly konflik etnis adalah awal konflik dan disintegrasi Nasional di era Reformasi. Akar permasalahan yang menyulut kerusuhan etnis yang merebak menjelang era reformasi (Mei 1998) di berbagai kota Indonesia tidak jauh berbeda, yaitu kesenjangan ekonomi yang kronis dan akumulatif yang dikemas oleh faktor-faktor etnis dan agama. Ke senjangan sosial ekonomi tersebut disebabkan adanya perbedaan akses terhadap sumber-sumber daya dan ekonomi, rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif pemerintahan rezim Orde Baru dalam kesempatan berusaha dan mengem bangkan diri. Kesenjangan sosial ekonomi dan perlakuan diskriminatif atas dasar 'suka' atau 'tidak suka' ini, dalam rangka mencipta'class forming' yang dipaksakan, telah menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan serta diperlaku-kan tidak adil. Sementara kelompok lain, secara tidak wajar menikmati hak-hak istimewa (privileges) dan bersikap angkuh dan represif. Faktor-faktor etnis dan agama merupakan faktor kemasan (pembingkai) dari atribut kesenjangan sosial ekonomi yang menimbulkan perlawanan kelompok yang merasa diperas dan dipinggirkan itu, sehingga potensi konflik antarkelompok yang berseteru semakin besar dan tajam. Dengan kata lain, kesenjangan antarkelompok etnis tersebut menjadi terstruktur dan sangat hirarkis. Dengan demikian pula, potensi konflik dan perlawanan antarkelompok dengan mudah dapat diorganisir dan digerakkan. Dengan kemasan etnis, kesetiakawanan (solidaritas) mudah dibangkitkan, dan dengan kemasan agama pengesahan (legitimasi) dan landasan sakral akan mudah pula didapatkan. Tidak ada sasaran tunggal dalam kerusuhan etnis di Indonesia, karena dalam setiap kasus kerusuhan, pelaku (aktor) yang terlibat dan sasaran kerusuhan akan berbeda. Tulisan ini memperlihatkan bahwa masyarakat keturunan Cina bukanlah sasaran tunggal dalam kerusuhan etnis di In donesia. Dengan konstatasi pemikiran di atas dapat dimaklumi apabila tabrakan antar kelompok etnis yang terjadi bukan karena kelompok etnis tertentu ingin kembali menegakkan superioritas etnis (ethnocentric) dalam pengertian yang sempit atau memisahkan diri dari kehidupan masyarakat majemuknya (separatism). melainkan tabrakan itu merupakan suatu 'protes budaya' terhadap ketidak adilan, kecurangan dan penindasan yang diderita oleh kelompok- kelompok etnis tertentu. Perlakuan curang yang menimbulkan konflik ini telah menghancurkan tatanan sosial yang telah ditegakkan bersama. Dengan demikian, tabrakan dalam kerusuhan etnis itu adalah indikasi kuat terhadap hancurnya tatanan sosial masyarakat majemuk setempat, serta tuntutan untuk membangun kembali tatanan sosial yang baru atas kebersamaan, keadilan dan solidaritas organik yang sehat. (David 1989; Berner 1997; 1998). Dewasa ini dalam rangka membangun masyarakat 'Orde Reformasi' perlu dilakukan kajian balik yang mendala terhadap 'apa yang salah' dalam kehidup pluralistik bangsa kita terutama di zaman Orde Baru. Bukankah kehidupan pluralistis yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam usaha membangun masyarakat madani yang demokratis?